JAKARTA – Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 menjadi momentum penting bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memperkuat kembali kepercayaan publik yang belakangan menjadi tantangan besar di era keterbukaan informasi dan digitalisasi.
Ketua Umum DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), KH Chriswanto Santoso, menyebut bahwa keberhasilan Polri dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban tidak hanya diukur dari kemampuan represif, tetapi juga dari seberapa dekat dan dipercaya masyarakat.
“Jika rakyat dan polisi tidak saling percaya, maka yang berlaku adalah kekacauan. Padahal kita bangsa yang menjunjung hukum dan moral Pancasila,” tegas KH Chriswanto dalam keterangannya, Senin (30/6).
Menurutnya, kehadiran polisi yang humanis, mudah diakses, dan peka terhadap dinamika masyarakat adalah kunci dalam membangun rasa aman dan ketertiban yang berkelanjutan.
Bangun Kepercayaan, Bukan Ketakutan
KH Chriswanto menilai bahwa sebagian masyarakat masih melihat aparat penegak hukum dengan rasa takut, bukan kepercayaan. Hal ini, kata dia, menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab dengan pendekatan edukatif dan partisipatif.
“Masyarakat jangan hanya dijadikan objek hukum. Mereka harus merasa memiliki hukum itu sendiri. Dari situ akan tumbuh kesadaran kolektif untuk menjaga ketertiban,” katanya.
Ia mencontohkan program-program kerja sama antara LDII dan kepolisian di berbagai daerah, seperti penyuluhan hukum, kampanye anti-narkoba, serta pelatihan kesadaran digital di pondok pesantren.
“Di pesantren kami, polisi rutin hadir sebagai pembina, bukan hanya penindak. Anak-anak jadi lebih paham hukum dan lebih berani menyampaikan pendapat secara sehat,” imbuhnya.
Transformasi Digital, Tantangan dan Peluang Baru
Sementara itu, Sekretaris Umum DPP LDII, Dody T. Wijaya, menyoroti peran strategis Polri dalam menghadapi ancaman keamanan digital yang semakin kompleks, mulai dari hoaks, ujaran kebencian, hingga kejahatan siber lintas negara.
“Transformasi digital adalah pedang bermata dua. Di satu sisi memberi peluang edukasi, di sisi lain menciptakan ruang kejahatan baru. Polri harus adaptif dan siap menjadi pengayom juga di dunia maya,” katanya.
Namun, ia mengingatkan, pendekatan Polri di ruang digital harus tetap menjaga prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan tidak berlebihan dalam penggunaan kewenangan.
“Bukan hanya jadi pemadam kebakaran saat terjadi kebisingan digital, tapi juga jadi guru yang mencerdaskan dan menenangkan ruang publik,” ujar Dody.
Polri Diharapkan Jadi Pilar Ketahanan Sosial
LDII menilai Polri bukan sekadar lembaga penegak hukum, tapi juga pilar ketahanan sosial bangsa. Dalam masyarakat yang majemuk dan sarat potensi konflik, kehadiran Polri harus mampu menjadi perekat, bukan sekadar penjaga.
“Kami di LDII percaya, Polri bisa menjadi teman umat. Tapi itu hanya bisa terwujud jika komunikasi dua arah dibangun terus menerus, jujur, dan terbuka,” tutur KH Chriswanto.
Hari Bhayangkara ke-79 ini dinilai menjadi waktu refleksi yang sangat penting untuk memperbaiki citra, menguatkan profesionalisme, dan memperluas jangkauan pelayanan Polri.
“Kami doakan Polri makin profesional, makin dicintai rakyat, dan makin siap menghadapi tantangan zaman — dari lorong kampung hingga ruang digital,” pungkas Dody.
(SA/Kaltim Pro)
