BONTANG – Di tengah dinamika sosial-politik Kalimantan Timur yang kian kompleks menjelang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bontang menjadi tuan rumah Studi Lapangan PKA Angkatan 12 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan berlangsung pada Kamis, 17 Juli 2025, bertempat di Ruang Rapat Kantor Kesbangpol Bontang, Jalan Moeh Roem, Bontang Lestari.
Sebanyak 19 peserta dari berbagai kabupaten/kota di Kaltim hadir untuk menggali permasalahan faktual, menganalisis tantangan, dan merumuskan solusi strategis berbasis lapangan terkait tugas dan fungsi OPD Kesbangpol.
“Studi lapangan tahun ini tak sekadar meniru best practice, tetapi justru menggali tantangan aktual yang dihadapi OPD lokus dan menawarkan solusi inovatif yang aplikatif,” jelas Rina Kusharyanti, S.STP, M.M, Kabid PKMF BPSDM Provinsi Kaltim, dalam sambutannya.
Bontang Jadi Representasi Wilayah Strategis Penyangga IKN
Kepala Badan Kesbangpol Kota Bontang, Deddy Hariyanto, S.E, M.Si, memaparkan peran strategis Bontang sebagai kota industri dan jasa yang mendukung keberadaan IKN.
Ia menekankan bahwa penguatan kelembagaan Kesbangpol adalah bagian penting dari kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi tantangan kebangsaan, keamanan, dan ketahanan sosial di era baru pembangunan Indonesia.
“Sebagai kota penyangga IKN, Bontang harus tangguh secara ideologi dan sosial. Kesbangpol menjadi garda depan menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merawat keberagaman agar tak jadi sumber konflik,” tegas Deddy.
Dalam paparannya, Deddy menjelaskan tantangan nyata yang dihadapi Bontang sebagai kota dengan karakteristik masyarakat heterogen dan wilayah industri terbuka. Menurutnya, kerawanan sosial, premanisme, konflik antar-ormas, dan penyebaran ideologi radikal menjadi isu prioritas yang harus ditangani secara sinergis.
“Jika tidak dicegah, dampaknya adalah melemahnya nasionalisme, meningkatnya intoleransi, dan ancaman nyata terhadap stabilitas sosial-politik lokal,” ujar Deddy.
Sebagai langkah konkret, Kesbangpol Bontang telah meluncurkan inovasi PEKA (Peta Kerawanan Narkoba) serta memperkuat sinergi dengan Forkopimda, TNI, Polri, dan tokoh masyarakat dalam rangka deteksi dan cegah dini potensi konflik.
“Upaya kami bukan hanya deteksi dini, tapi juga membangun kultur damai lewat forum seperti FKUB, FPK, Tim PAKEM, dan pembinaan generasi muda melalui kader bela negara dan wawasan kebangsaan,” tambahnya.
Peserta PKA diarahkan tidak hanya menjadi pengamat, tetapi aktor transformasi kebijakan daerah. Melalui studi lapangan ini, mereka diharapkan mampu menyusun rekomendasi berbasis data dan pengalaman langsung dari daerah mitra IKN seperti Bontang.
“Kami ingin mencetak pemimpin daerah yang punya kepekaan lapangan, bukan hanya retorika di atas kertas,” ujar H. Wildan Taufik, S.Pd, M.Si, Ketua Kelas PKA Angkatan 12 sekaligus Kabid Wasnas dan Penanganan Konflik Kesbangpol Provinsi Kaltim.
Penguatan Sinergi Pemprov dan Pemkot: Pilar Kesiapan Menuju Indonesia Emas
Dengan adanya kunjungan ini, komunikasi lintas level pemerintahan diharapkan semakin kuat, terutama dalam menghadapi transformasi Kalimantan Timur menjadi pusat pemerintahan nasional.
“Kami sangat mengapresiasi Badan Kesbangpol Kota Bontang atas keterbukaan dan komitmen membangun. Ini jadi momentum untuk memperkuat integrasi kebijakan antara provinsi dan kota,” kata Rina Kusharyanti.
Acara ditutup dengan penyerahan cinderamata dari kedua belah pihak sebagai simbol kemitraan strategis antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Kota Bontang, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama seluruh peserta dan tuan rumah.
Dengan terlaksananya studi lapangan ini, Kesbangpol Kota Bontang semakin meneguhkan peran sebagai pusat penguatan ideologi, penjaga ketahanan sosial, dan laboratorium kebijakan keamanan lokal menuju Kalimantan Timur yang damai dan berdaya saing tinggi.
(SA/Kaltim Pro)
