SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), H. Seno Aji, memastikan bahwa seluruh warga Kaltim akan mendapat akses pendidikan gratis dari jenjang PAUD hingga Strata 3 (S3). Terobosan ini sekaligus menjadikan Kaltim sebagai provinsi pelopor pendidikan gratis hingga jenjang tertinggi di Indonesia.
“Mulai Januari 2026, mahasiswa Kaltim dari semester dua hingga delapan tidak perlu lagi memikirkan UKT. Pemerintah provinsi akan menanggung biayanya,” ungkap Seno Aji dalam sambutannya di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Fornassosmas BEM Se-Indonesia XI di Universitas Mulawarman, Jumat (27/6/2025).
Seno menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya soal bantuan finansial, tapi bentuk keberanian dan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim dalam mendukung transformasi pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan daerah dan bangsa.
“Kami ingin mahasiswa bebas berpikir, berekspresi, dan mengembangkan diri tanpa beban ekonomi. Bahkan ketika mengkritik, kami anggap itu sebagai bagian dari perjuangan mencari kebenaran,” ujarnya, merespons dinamika mahasiswa sebagai agen perubahan.
Mahasiswa Bukan Musuh Pemerintah
Dalam kesempatan itu, Seno Aji juga mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk bersinergi, bukan sekadar mengkritik, tetapi mengawal arah pembangunan ketika pemerintah berada di jalur yang benar. Ia menekankan bahwa demonstrasi, penelitian, dan kegiatan keagamaan adalah ekspresi demokratis yang harus dibina, bukan dimusuhi.
“Jika mahasiswa punya kritik, kami siap mendengar. Tapi mari barengi juga dengan solusi. Mari kita bangun Kaltim bersama,” serunya.
Pemerintah Butuh Mitra Gagasan dari Mahasiswa
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Mulawarman, Mohammad Bahzar, juga mendorong mahasiswa agar tidak berhenti di titik kritik, melainkan terus menyusun ide-ide konkret.
“Gerakan cerdas adalah yang berbasis konsep. Kalau solusi sudah mentok, baru berdemonstrasi. Itu bentuk pergerakan yang bijak dan terarah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Surasa, menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan mahasiswa, khususnya dalam penguatan pendidikan vokasi agar link and match dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.
“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh mahasiswa bukan hanya sebagai pengkritik, tetapi juga sebagai mitra strategis,” katanya.
Surasa menambahkan, mahasiswa memiliki posisi penting sebagai penyusun arah kebijakan pendidikan masa depan. Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk ikut serta dalam forum penyusunan kebijakan pendidikan, termasuk dalam reformasi pendidikan vokasi.
Dengan diberlakukannya program kuliah gratis hingga jenjang S3, Pemprov Kaltim membuktikan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul bukan hanya jargon, melainkan langkah nyata menuju Kalimantan Timur sebagai pusat peradaban baru nasional menyongsong ibu kota negara (IKN).
(SA/Kaltim Pro)
