Optimalkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk Pelayanan Publik yang Transparan dan Efisien
BALIKPAPAN – Dalam upaya mempercepat transformasi digital, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Rapat Kerja (Raker) Tim Koordinasi dan Tim Asesor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Selasa (18/02).
Rakor yang diselenggarakan di Swiss-Belhotel Balikpapan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan penerapan SPBE guna mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, menegaskan pentingnya penerapan SPBE sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
“Transformasi digital bukan sekadar tren, tetapi sebuah kebutuhan. Kolaborasi seluruh unsur pemerintahan, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sangat penting untuk memastikan implementasi SPBE berjalan optimal sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE,” jelasnya.
Lebih lanjut, Muhaimin mengapresiasi capaian Kota Balikpapan yang berhasil memperoleh nilai 3,96 dalam evaluasi SPBE tahun 2024. Meski begitu, ia menekankan perlunya perbaikan di berbagai aspek agar hasil yang lebih baik dapat dicapai di masa mendatang.
Sebagai bagian dari transformasi digital, Pemkot Balikpapan akan fokus pada berbagai aplikasi prioritas untuk mendukung layanan publik, antara lain:
- PPDB Online (Penerimaan Peserta Didik Baru)
- e-Puskesmas (Layanan kesehatan berbasis digital)
- Sistem Monitoring PPKS (Pemantauan bantuan sosial)
- Aplikasi Pantai Balikpapan (Informasi pariwisata dan lingkungan)
- e-Payment dan Retribusi (Sistem pembayaran digital)
- SIMPEG ASN (Manajemen kepegawaian)
- e-Manuntung (Layanan administrasi pemerintahan)
- Open Data Balikpapan (Akses data publik yang transparan)
“Kami berharap SPBE dapat semakin meningkatkan keterbukaan, partisipasi, dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan, serta meminimalisir risiko penyalahgunaan kewenangan,” tambahnya.
Kolaborasi dan Penguatan Infrastruktur Digital
Plt Kepala Diskominfo Kota Balikpapan, Neny Dwi Winahyu, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa penerapan SPBE tidak hanya membutuhkan kebijakan yang kuat, tetapi juga didukung oleh infrastruktur teknologi, sistem aplikasi, dan kesiapan sumber daya manusia (SDM).
“Transformasi digital akan berjalan optimal jika seluruh elemen pendukungnya dapat bekerja secara sinergis. Oleh karena itu, melalui rapat ini, kita akan membahas kebutuhan serta langkah strategis yang diperlukan untuk memperkuat implementasi SPBE di Kota Balikpapan,” ujarnya.
Neny menekankan bahwa pemanfaatan teknologi harus didukung dengan peningkatan kapasitas SDM di lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, pelatihan serta penguatan literasi digital bagi aparatur sipil negara (ASN) akan terus digalakkan guna meningkatkan efektivitas sistem.
“Melalui rapat ini, kami ingin mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta merumuskan solusi terbaik untuk memastikan SPBE dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dalam sesi diskusi, akademisi dan praktisi e-Government dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Tony D. Susanto, Ph.D., turut memberikan pemaparan mengenai pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi kerja pemerintahan.
“SPBE bukan hanya tentang memperkenalkan teknologi baru, tetapi bagaimana kita mengubah cara kerja pemerintahan agar lebih efisien dan berbasis data. Dengan digitalisasi, data yang dikelola oleh masing-masing OPD dapat diakses dengan lebih cepat, akurat, dan diproses secara real-time,” jelas Tony.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa digitalisasi memungkinkan integrasi data antar-layanan, sehingga berbagai aplikasi yang dikembangkan dapat saling mendukung dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
“Ketika data sudah terdigitalisasi, kita bisa melakukan analisis deskriptif, prediktif, hingga preskriptif. Artinya, kita tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memanfaatkannya untuk membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Tony juga menyoroti manfaat digitalisasi dalam meningkatkan aksesibilitas layanan publik.
“Dengan layanan digital, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan kapan saja dan di mana saja tanpa batasan waktu atau lokasi. Ini akan sangat membantu dalam mempercepat proses administrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik,” tuturnya.
Rapat kerja ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemerintahan digital yang transparan, efisien, dan akuntabel di Kota Balikpapan. Dengan sinergi antara Pemkot, OPD, dan para pemangku kepentingan lainnya, penerapan SPBE diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas, baik bagi tata kelola pemerintahan maupun bagi masyarakat.
Melalui penguatan infrastruktur digital, integrasi data, serta peningkatan kapasitas SDM, Kota Balikpapan optimis dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan SPBE di Indonesia.
Transformasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas birokrasi, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota yang lebih maju dan modern.
(SA/Kaltim Pro)
