Kutai Timur – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Diseminasi Manajemen Konflik bagi Aparatur Pemerintah, Kamis (11/9/2025), di Ruang Pelangi Hotel Victoria, Sangatta Utara, Kutai Timur.
Kegiatan ini diikuti lebih dari 100 aparatur pemerintah, termasuk jajaran Kesbangpol Provinsi Kaltim, Kesbangpol Kutim, Polres Kutim, Forum Koordinasi Pencegahan Konflik (FKDM), dan unsur kecamatan.
Agenda utama difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur dalam mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik sosial di tengah dinamika masyarakat Kaltim yang semakin kompleks.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kutim, Tejo Yuwono, S.Pd, dalam sambutannya menekankan bahwa kemampuan manajemen konflik menjadi modal utama menjaga pembangunan tetap berjalan harmonis dan berkelanjutan.
“Dinamika pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Timur memiliki tantangan dan potensi gesekan. Karena itu, aparatur pemerintah harus mampu mengelola konflik sejak dini agar tidak meluas dan mengganggu stabilitas daerah,” ujar Tejo.
Ia menambahkan, kegiatan ini selaras dengan visi Kaltim untuk menjadi provinsi harmonis, maju, dan berdaya saing, serta sejalan dengan regulasi nasional, seperti Permendagri No. 42/2015 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Permendagri No. 46/2019 tentang Kewaspadaan Dini.
Materi dan Diskusi Interaktif
Acara menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, yaitu Kabid Wasnas dan Konflik Kesbangpol Prov. Kaltim Wildan Taufik, SIP, M.Si., Kabid Wasnas Kesbangpol Kutim M. Yusuf Syah, Iptu Ngatiyo (Polres Kutim), serta Ketua FKDM Kutim J. Khoirul Arifin, SH, MH.
Para narasumber menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif dan koordinasi lintas sektor dalam menangani konflik sosial. Diskusi interaktif membuka ruang bagi peserta untuk menggali strategi nyata dalam pencegahan, deteksi dini, serta penyelesaian konflik dengan solusi yang diterima semua pihak.
“Manajemen konflik bukan hanya soal teori, tapi soal keberanian aparatur untuk bersinergi dengan masyarakat, aparat keamanan, dan tokoh lokal agar konflik bisa dicegah sebelum terjadi,” tegas Wildan Taufik.
Momentum Edukasi dan Penguatan Aparatur
Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang edukasi dan penguatan peran aparatur di Kaltim. Dengan pemahaman yang lebih baik, aparatur diharapkan mampu menjadi garda terdepan menjaga ketertiban sosial di era demokrasi yang dinamis.
Ketua FKDM Kutim, Khoirul Arifin, menekankan bahwa perbedaan harus dilihat sebagai kekuatan bangsa, bukan ancaman.
“Mari jadikan perbedaan sebagai rahmat, dan semangat gotong royong sebagai dasar membangun Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera,” ungkapnya.
Melalui kegiatan diseminasi ini, pemerintah berharap para peserta dapat meningkatkan kewaspadaan dini, mengasah keterampilan advokasi kebijakan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Dengan pemahaman yang lebih baik, aparatur akan mampu mengidentifikasi, menangani, hingga memberikan solusi atas konflik yang ada di masyarakat. Semua demi terciptanya pembangunan daerah yang stabil, harmonis, dan berkelanjutan,” tutup Tejo Yuwono saat meresmikan kegiatan.
(SA/Kaltim Pro)
