SAMARINDA — Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memperluas akses pendidikan terus diperkuat. Gubernur Kaltim, Dr. H. Rudy Mas’ud.
Gubernur memastikan bahwa Program Gratispol Pendidikan akan menjangkau seluruh mahasiswa di semua semester mulai tahun anggaran murni 2026, sebagai langkah strategis untuk menyiapkan generasi emas Kaltim 2045.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Rudy saat Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Kaltim dengan 45 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Kaltim, di Gedung Olah Bebaya, Senin (7/7/2025).
“Insyaallah di APBD murni 2026, mahasiswa di semua semester akan kita tanggung untuk pembayaran UKT-nya. Ini bukan lagi kampanye, tapi visi dan misi nyata kami bersama Wagub Seno Aji,” tegas Gubernur Rudy.
Pendidikan Gratis Bukan Biaya, Tapi Investasi Masa Depan Kaltim
Gubernur menegaskan bahwa Program Gratispol bukan sekadar retorika politik atau kegiatan seremonial. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam transformasi pembangunan sumber daya manusia Kaltim, terutama dalam menghadapi tantangan global dan peran strategis Kaltim sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami sangat bersungguh-sungguh membuka akses pendidikan tanpa kendala biaya. Ini adalah investasi jangka panjang untuk mencetak SDM unggul yang mampu bersaing, tidak hanya nasional tapi juga global,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa seluruh anak Kaltim, tanpa memandang latar belakang suku, agama, maupun status ekonomi, berhak menikmati akses pendidikan tinggi yang setara.
Strategi Pemerataan Lewat Kuota Terukur
Untuk menjamin pemerataan, Pemprov Kaltim menetapkan kuota mahasiswa baru tahun ini berdasarkan data penerimaan tahun sebelumnya, ditambah 10 persen kuota tambahan.
“Kalau tahun lalu ada 1.000 mahasiswa baru, maka tahun ini maksimum 1.100. Tujuannya tidak lain adalah pemerataan, bukan pemborosan,” jelas Gubernur Rudy.
Ia juga meminta agar proses pelaksanaan Gratispol dikawal ketat, agar tepat sasaran, tepat guna, dan berdampak luas bagi masyarakat.
Kolaborasi Pemerintah dan Perguruan Tinggi Jadi Kunci
PKS dengan 45 PTS ini melengkapi kerja sama yang sebelumnya telah dilakukan dengan perguruan tinggi negeri. Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengapresiasi kesigapan sejumlah PTS yang telah mengumpulkan data mahasiswa baru sebagai langkah awal teknis penyaluran manfaat Gratispol.
“Langkah cepat ini memudahkan kami menindaklanjuti dan menyalurkan dukungan secara terukur dan tepat waktu,” ucapnya.
Gratispol dalam Konteks Nasional: Model Pendidikan Berkeadilan
Di tengah tantangan biaya pendidikan tinggi yang masih membebani sebagian besar masyarakat Indonesia, program seperti Gratispol menjadi model nyata bahwa pendidikan bisa digarap secara progresif, inklusif, dan berkeadilan oleh daerah.
Menurut pengamat pendidikan di Kaltim, program ini memiliki potensi menjadi acuan nasional, jika dikelola secara akuntabel dan konsisten.
Gubernur: “Gratispol Gaspol!”
Sebagai penutup, Gubernur Rudy mengajak seluruh elemen masyarakat Kaltim untuk terus mendoakan dan mengawal keberlanjutan Gratispol, agar benar-benar menjadi lokomotif perubahan menuju Kaltim unggul dan berdaya saing.
“Saya minta banyak doa dan dukungan dari masyarakat agar semua tetap melaju positif. Gratispol? Gaspol!” pungkasnya dengan penuh semangat.
Penandatanganan PKS ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji, Sekda Provinsi Sri Wahyuni, serta pimpinan dan perwakilan dari 45 PTS se-Kaltim.
Dengan langkah ini, Kalimantan Timur menegaskan posisinya sebagai provinsi terdepan dalam memperjuangkan keadilan pendidikan, seiring dengan transformasi menuju pusat peradaban dan pemerintahan nasional di IKN.
(SA/Kaltim Pro)
